KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-17/PJ/2017

 

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

 

Menimbang: 

a.       bahwa   untuk    lebih  memberikan  kemudahan,   kepastian hukum,  dan  meningkatkan  pelayanan  bagi  Wajib Pajak Badan,   perlu  untuk   memberikan  kemudahan  pelayanan dalam  pendaftaran  Nomor Pokok  Wajib Pajak  khususnya pendaftaran  secara  elektronik melalui  Notaris;

b.       bahwa     dalam     rangka     meningkatkan     kualitas    data pendaftaran Wajib Pajak   Badan   perlu   dila.kukan kerja sama  dengan   Notaris  sebagai  pihak  ketiga dalam  rangka pengembangan  sistem  administrasi  perpajakan;

c.       bahwa        berdasarkan       pertimbangan        sebagaimana dimaksud  dalam  huruf   a dan  huruf   b, serta  berdasarkan Pasal            15     Peraturan      Menteri    Keuangan      Nomor 182/PMK.03/2015     tentang      Tata     Cara     Pendaftaran Nomor  Pokok  Wajib Pajak,  Pengukuhan  Pengusaha  Kena Pajak,    Penghapusan   Nomor Pokok   Wajib Pajak,    dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,  perlu menetapkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak   tentang Tata    Cara       Pendaftaran   Wajib  Pajak    Badan    Secara Elektronik Melalui Notaris;

 

Mengingat :  

1.       Undang-Undang     Nomor     6     Tahun       1983     tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (Lembaran Negara   Republik Indonesia Tahun    1983  Nomor 49, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)  sebagaimana  telah   beberapa  kali  diubah   terakhir dengan   Undang-Undang  Nomor 16  Tahun   2009 (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun     2009 Nomor   62,    Tarnbahan    Lembaran    Negara   Republik Indonesia Nomor 4999);

2.       Peraturan   Pemerintah  Nomor 74  Tahun   2011   tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  dan  Pemenuhan  Kewajiban Perpajakan   (Lembaran    Negara     Republik    Indonesia Tahun  2011   Nomor 162,  Tambahan   Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

3.       Peraturan   Menteri Keuangan  Nomor 182/PMK.03/2015 tentang             Tata    Cara    Pendaftaran   Nomor  Pokok  Wajib Pajak,           Pengukuhan        Pengusaha        Kena        Pajak, Penghapusan  Nomor Pokok  Wajib Pajak,  dan  Pencabutan Pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak;

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS.

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1.       Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan   kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai   tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2.       Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan.     usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkurnpulan,    yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk       badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan  bentuk usaha tetap.

3.       Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

4.       Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

5.       Aplikasi e-Reqistration adalah sarana pendaftaran Wajib Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara daring (online) dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

 

Pasal 2

(1)    Pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik untuk mendapatkan NPWP dapat dilakukan   melalui Notaris yang ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(2)    Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak akses pada aplikasi e-Reqistration.

(3)    Permohonan pendaftaran Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak Badan dengan status pusat.

(4)    Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk bentuk kerja sama operasi (Joint Operation).

(5)    Permohonan pendaftaran Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan melalui Notaris yang membuat akta pendirian Badan tersebut.

(6)    Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak Badan   mengacu pada peraturan di bidang perpajakan yang mengatur tentang tata cara pendaftaran dan   pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak.

(7)    Penerbitan NPWP Badan dilakukan secara elektronik setelah Notaris melengkapi data dan    rnengunggah dokumen            yang dipersyaratkan melalui aplikasi e-Reqistraiion.

(8)    NPWP yang diterbitkan kepada Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan sarana dalam adrninistrasi perpajakan yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

(9)    Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris yang ditunjuk, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan untuk     memblokir sementara atau mencabut hak akses Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

Pasal 3

(1)    Notaris harus mengajukan permohonan untuk ditunjuk dalam pendaftaran WajibPajak Badan secara elektronik.

(2)    Notaris yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3)    Permohonan   sebagaimana   dimaksud   pada ayat (1) disampaikan ke KPP tempat Notaris terdaftar dengan menggunakan Formulir Permohonan Notaris Untuk Ditunjuk Dalam Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik.

(4)    Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dengan:

a.       fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

b.       fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengangkatan sebagai Notaris; dan

c.       fotokopi Kartu Tanda Anggota Ikatan Notaris Indonesia.

(5)    Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Notaris juga harus    menyampaikan alamat surel (email) aktif yang digunakan sebagai sarana aktivasi akun dan     komunikasi dalam pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Badan.

(6)    Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas    nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan Notaris Dalam Rangka Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima.

(7)    Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus melakukan aktivasi akun melalui   tautan yang dikirim oleh Direktorat Jenderal Pajak ke alamat surel (email) Notaris.

 

 

Pasal 4

(1)    Tata cara kegiatan pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik melalui Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a.       tata cara pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris;

b.       tata cara tindak lanjut KPP atas pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris.

(2)    Tata cara pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.       validasi data identitas;

b.       pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris.

(3)    Tata cara tindak lanjut KPP atas pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris sebagaimana   dirnaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.       pencetakan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar;

b.       verifikasi data pendaftaran dan lampiran.

 

Pasal 5

(1)    Dokumen:

a.       Formulir Permohonan Notaris Untuk Ditunjuk Dalam Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara    Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);

b.       Surat Keputusan Penunjukan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6);

c.       Surat Keputusan Blokir Sementara Atau Pencabutan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal   2 ayat (9),

dibuat dengan menggunakan format sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2)    Tata cara pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari   Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3)    Tata cara tindak lanjut KPP atas pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran III yang merupakan     bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

Pasal 6

(1)    Pengajuan permohonan Notaris untuk ditunjuk dalam pendaftaran Wajib Pajak Badan secara     elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan mulai tanggal 1 November 2018.

(2)    Terhitung sejak tanggal berlaku Peraturan Direktur Jenderal ini sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk menunjuk Notaris yang dapat mendaftarkan Wajib Pajak Badan secara elektronik sebagaimana    dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(3)    Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapat menunjuk Tim Kerja.

 

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2017.

 

 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

 

ttd.

 

KEN DWIJUGIASTEADI