KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-31/PJ/2015

TENTANG
 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR  PER-57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

SEHUBUNGAN  DENGAN  PEMBAYARAN  ATAS PENYERAHAN  BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN



DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nemer 107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nemer 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara dan presedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
    b. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam huruf a serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan   Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan  Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 107/PMK.010/2015, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Presedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
       
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2008 Nemor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
    2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan  Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir  dengan  Peraturan   Menteri   Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015;
    3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2013;

MEMUTUSKAN:
 
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR  PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN.
   
Pasal I
    Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:
    a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2011; dan
    b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2013,
    diubah sebagai berikut:
    1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
       
      Pasal 1
      (1) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang­-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:
        a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas;
          1. impor barang; dan
          2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya;
        b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga­ lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian  barang;
        c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
        d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme  pembayaran  langsung (LS);
        e. Badan usaha tertentu meliputi:
          1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan  usaha  yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
          2) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
          3) badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI  Syariah, dan PT Bank BNI Syariah.
          berkenaan dengan pembayaran  atas      pembelian       barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
        f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri
        g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir  umum  kendaraan  bermotor,  atas penjualan  kendaraan  bermotor  di dalam  negeri
        h. Produsen atau importir bahan bakar minyak,  bahan  bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
        i. Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian , peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya atau ekspornya;
        j. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan;
        k. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, atas penjualan emas batangan di dalam negeri.
      (1a) Dalam  hal  badan  usaha  tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf e angka 3)  melakukan  perubahan  nama  badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang­-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 36 Tahun 2008.
      (1b) Dalam  hal  badan  usaha  tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf e angka 3) tidak lagi dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara, badan  usaha  tertentu  dimaksud  tidak lagi ditunjuk sebagai  pemungut  pajak sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983  tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah  beberapa  kali  diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2008.
      (2) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
      (3) Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara
         
    2. Diantara  Pasal  1 dan  Pasal  2  disisipkan  Pasal  1A, yang  berbunyi sebagai berikut:
       
      Pasal 1A
      (1) Besarnya  pungutan  Pajak  Penghasilan  Pasal  22  ditetapkan sebagai  berikut
        a. Atas pemungutan oleh Direktorat Jenderal Bea dan  Cukai atas:
          1. impor:
            a) barang tertentu sebagaimana  tercantum  dalam Lampiran  I  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan   Pasal   22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor;
            b) barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor 107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang  Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang lmpor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor;
            c) selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang menggunakan Angka Pengenal Impor  (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor;
            d) selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf  b), yang tidak menggunakan Angka Pengenal lmpor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau
            e) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang;
          2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam,  sesuai  uraian  barang  dan  pos tarif/Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan  Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang
        b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c,  huruf  d, dan  pembelian  barang dan/ atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
        c. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
          1. bahan bakar minyak sebesar
            a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;
            b) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina;
            c) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b);
          2. bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
          3. pelumas  sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
        d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:
          1. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
          2. penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
          3. penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
          4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);
          5. penjualan  semua jenis  obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
          dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
        e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari  dasar  pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
        f. Atas pebelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
        g. Atas pembelian batubara , mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
        h. Atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen)  dari harga jual emas batangan.
               
      (2) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan  Bea Masuk yaitu  Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah  dengan Bea Masuk  dan  pungutan  lainnya yang  dikenakan  berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  kepabeanan  di bidang impor.
      (3) Nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam  Pemberitahuan Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 adalah nilai Free on Board (FOB).
      (4) Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100%  (seratus  persen)  daripada tarif  yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
      (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final.
      (6) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan adalah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
       
    3. Ketentuan Pasal 3B diubah, sehingga  Pasal 3B berbunyi sebagai berikut
       
      Pasal 3B
      (1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:
        a. Impor barang dan/ atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan
        b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea  Masuk dan/ atau Pajak Pertambahan Nilai :
          1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
          2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya     yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri   Keuangan   yang   mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan  bea  masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
          3. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan  ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
          4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
          5. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
          6. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
          7. peti atau kemasan lai yang berisi jenazah atau abu jenazah;
          8. barang pind ahan;
          9. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, clan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai clengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
          10. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
          11. persenjataan, amun1s1, clan perlengkapan militer, termasuk suku caclang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan clan keamanan negara;
          12. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan clan keamanan negara;
          13. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
          14. buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
          15. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan clanau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tuncla, kapal penangkap ikari, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang cliimpor dan digunakan oleh perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan   Nasional   atau   Perusahaan Penye lenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai clengan kegiatan usahanya;
          16. pesawat udara dan suku cadangnya serta  alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, clan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
          17. kereta api clan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usahapenyelenggara sarana  perkeretaapian  umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor  oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum  dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang  digunakan  untuk  pembuatan  kereta  api, suku  cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
          18. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara     Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung     pertahanan Nasional,  yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;
          19. barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama;  dan/atau
          20. barang untuk kegiatan usaha panas bumi.
        c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
        d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor  untuk keperluan perbaikan, pengerjaan clan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat  Jenderal Bea dan Cukai.
        e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i dan huruf j berkenaan dengan:
          1. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
          2. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e yang jumlahnya paling banyak Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
          3. pembayaran untuk:
            a) pembelian  bahan  bakar  minyak,  bahan  bakar  gas, pelumas, benda-benda pos; dan/atau
            b) pemakaian air dan listrik;
          4. pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak clan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari :
            a) kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau
            b) kantor  pusat  kontraktor  yang  melakukan  eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
          5. pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan      usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi;
          6. pembayaran atas pembelian  bahan-bahan  untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan,  pertanian, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalain Pasal 1 ayat (1) huruf  i yang jumlahnya paling banyak Rp 20 .000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah­ pecah;
          7. pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat huruf j yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan uaha oleh Badan Usaha Milik Negara.
        f. impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari  emas untuk tujuan ekspor.
        g. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
        h. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang­ Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya.
        i. Penjualan emas batangan oleh badan usaha memproduksi emas batangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat ( 1) huruf k kepada Bank Indonesia .
      (2) Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut:
        a. dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen); atau
        b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
      (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf  f dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak
      (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).
      (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b dan huruf c dan ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/ atau Direktur Jenderal Pajak.
         
    4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut
       
      Pasal 4
      (1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh :
        a. importir yang bersangkutan; atau
        b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
        ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
      (1a) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan   cara   penyetoran   oleh   eksportir   yang bersangkutan ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
      (2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.
      (3) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j , dan huruf k wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
      (4) Terhadap bukti penyetoran pajak sebagaimana dimaksud  pada ayat ( la), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan formil bukti penyetoran pajak tersebut sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor dan dijadikan dasar pelayanan ekspor.
      (5) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh eksportir yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( la) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak dengan ketentuan sebagai  berikut:
        a. diisi dengan identitas eksportir yang bersangkutan;
        b. dalam kolom Uraian Pembayaran diisi dengan Nomor Pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang.
      (6) Bukti penyetoran pajak yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Surat Setoran Pajak yang telah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara.
      (7) Eksportir  yang  bersangkutan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat ( la) wajib mengisi Lembar Lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:
        a. dalam  kolom  Jenis  Dokumen diisi dengan  Surat Setoran Pajak atau SSP;
        b. dalam kolom Nomor Dokumen diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tertera dalam Surat Setoran Pajak; dan
        c. dalam kolom Tanggal Dokumen diisi dengan tanggal Nomor Transaksi Penerimaan Negara.
           
    5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut
       
      Pasal 5
      (1) Penyetoran  Pajak Penghasilan  Pasal 22 oleh importir, eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dengan menggunakan  formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.
      (2) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
        a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut;
        b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan  kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22); dan
        c. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.
      (3) Eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan asli lembar ke-5 Surat Setoran Pajak yang telah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor.
         
    Pasal II
    Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Agustus 2015.
               
               
               
              Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2015
              DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
           
                                   ttd
               
                     SIGIT PRIADI PRAMUDITO