Displaying 241-270 of 5742 results.
No.Nomor DokumenPerihal
241.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-127/PJ/2015
Perubahan Kedua Belas Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-297/pj/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
242.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 27/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 Juni 2015 Sampai Dengan 9 Juni 2015
243.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-125/PJ/2015
Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
244.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-126/PJ/2015
Penetapan Nilai Bumi Per Meter Persegi, Rasio Biaya Produksi, Angka Kapitalisasi, Dan Luas Areal Penangkapan Ikan Per Kapal, Untuk Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Lainnya
245.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-22/PJ/2015
Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-170/pj/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan
246.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-124/PJ/2015
Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
247.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-123/PJ/2015
Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
248.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 26/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Mei 2015 Sampai Dengan 2 Juni 2015
249.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-21/PJ/2015
Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi Dan Penyuluhan
250.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-20/PJ/2015
Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Lainnya
251.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-19/PJ/2015
Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah
252.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 25/KMK.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Mei 2015 Sampai Dengan 26 Mei 2015
253.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 601/KMK.01/2015
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/kmk.01/2010 Tentang Standar Prosedur Operasi (standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan
254.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 24/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Mei 2015 Sampai Dengan 19 Mei 2015
255.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 23/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 Mei 2015 Sampai Dengan 12 Mei 2015
256.Pengumuman
Nomor: PENG-2/PJ.02/2015
Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-faktur)
257.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 91/PMK.03/2015
Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak
258.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 90/PMK.03/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/pmk03/2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah
259.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-96/PJ/2015
Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
260.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 89/PMK.010/2015
Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerah-daerah Tertentu Serta Pengalihan Aktiva Dan Sanksi Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan
261.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 21/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 April 2015 Sampai Dengan 5 Mei 2015
262.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 86/PMK.10/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/pmk.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Surplus Bank Indonesia
263.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-94/PJ/2015
Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
264.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 20/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 April 2015 Sampai Dengan 28 April 2015
265.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 79/PMK.01/2015
Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak
266.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 19/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 April 2015 Sampai Dengan 21 April 2015
267.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-17/PJ/2015
Norma Penghitungan Penghasilan Neto
268.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 18/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 April 2015 Sampai Dengan 14 April 2015
269.Peraturan Pemerintah
Nomor: 18 TAHUN 2015
Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerah-daerah Tertentu
270.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 70/PMK.03/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/pmk.02/2012 Tentang Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/atau Gas Bumi Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi Dan/atau Gas Bumi