Displaying 241-270 of 5793 results.
No.Nomor DokumenPerihal
241.Peraturan Pemerintah
Nomor: 69 TAHUN 2015
Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
242.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 41/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 September 2015 Sampai Dengan 22 September 2015
243.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 169/PMK.010/2015
Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan
244.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 40/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 9 September 2015 Sampai Dengan 15 September 2015
245.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-33/PJ/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-27/pj/2012 Tentang Bentuk Dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk Dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk Dan Isi Surat Tagihan Pajak
246.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 39/KMK.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 September 2015 Sampai Dengan 8 September 2015
247.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 38/KM.10/2015
Tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atasbarang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 Agustus 2015 Sampai Dengan 1 September 2015
248.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-167/PJ/2015
Standar Operasional Prosedur Baru, Revisi, Dan Hapus Semester I Tahun 2015 Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
249.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 668/KM.1/2015
Cap Jabatan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Perpajakan Di Lingkungan Kementerian Keuangan
250.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 667/KM.1/2015
Penomoran Dan Pemberian Kode Naskah Dinas Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Perpajakan Di Lingkungan Kementerian Keuangan
251.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 161/PMK.010/2015
Tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/kmk. 04/1990 Tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu
252.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 37/KM.10/2015
Tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Agustus 2015 Sampai Dengan 25 Agustus 2015
253.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 159/PMK.010/2015
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
254.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 158/PMK.010/2015
Kriteria Jasa Kesenian Dan Hiburan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
255.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 157/PMK.010/2015
Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Yang Didasarkan Pada Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional
256.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 156/PMK.010/2015
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/pmk.03/2008 Tentang Penetapan Organisasi-organisasi Internasional Dan Pejabat-pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
257.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 36/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 Agustus 2015 Sampai Dengan 18 Agustus 2015
258.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 154/PMK.010/2015
Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
259.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-32/PJ/2015
Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran , Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan /atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubu Ngan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
260.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 152/PMK.010/2015
Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
261.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-30/PJ/2015
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/pj/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
262.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-31/PJ/2015
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-57/pj/2010 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
263.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-161/PJ/2015
Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
264.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 35/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 Agustus 2015 Sampai Dengan 11 Agustus 2015
265.Peraturan Pemerintah
Nomor: 56 TAHUN 2015
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
266.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 34/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 Juli 2015 Sampai Dengan 5 Agustus 2015
267.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 142/PMK.010/2015
Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/kmk.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
268.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: PMK-141/PMK.03/2015
Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008
269.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-29/PJ/2015
Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (spt Masa Ppn)
270.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-28/PJ/2015
Tata Cara Pemberian Dan Pencabutan Sertifikat Elektronik