Displaying 241-270 of 5680 results.
No.Nomor DokumenPerihal
241.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-08/PJ/2015
Penundaan Berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-01/pj/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-53/pj/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/ Pemungutannya
242.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-07/PJ/2015
Bentuk Dan Tata Cara Penggunaan Template Dalam Bahasa Inggris Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Dan Setelahnya
243.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 10/KM.11/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Februari 2015 Sampai Dengan 24 Februari 2015
244.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-08/PJ/2015
Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
245.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-21/PJ/2015
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-289/pj/2014 Tentang Penetapan Kantor Pelayanan Pajak Dan Jenis Surat Pemberitahuan Yang Diolah Dalam Rangka Uji Coba Perluasan Dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Dan Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan
246.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 29/PMK.03/2015
Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009
247.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-04/PJ/2015
Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
248.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-05/PJ/2015
Penyedia Layanan Surat Pemberitahuan Elektronik
249.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-03/PJ/2015
Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik
250.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 09/KM.11/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Februari 2015 Sampai Dengan 17 Februari 2015
251.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 26/PMK.03/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/pmk.03/2013 Tentang Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi
252.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-17/PJ/2015
Penetapan Nilai Bumi Per Meter Persegi Untuk Permukaan Bumi Offshore, Nilai Bumi Per Meter Persegi Untuk Tubuh Bumi Eksplorasi, Angka Kapitalisasi, Harga Uap, Dan Harga Listrik, Untuk Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Tahun Pajak 2015
253.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 08/KM.11/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 04 Februari 2015 Sampai Dengan 10 Februari 2015
254.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 18/PMK.010/2015
Kriteria Jasa Boga Atau Katering Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
255.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-02/PJ/2015
Tata Cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan, Dan Sektor Lainnya
256.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-07/PJ/2015
Distribusi Rencana Penerimaan Pph, Ppn & Ppn Bm, Pajak Lainnya, Serta Pbb Per Kantor Wilayah Djp Tahun Anggaran 2015
257.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 07/KM.11/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 Januari 2015 Sampai Dengan 03 Februari 2015
258.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-01/PJ/2015
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-53/pj/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/ Pemungutannya
259.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 05/KM.11/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Januari 2015 Sampai Dengan 27 Januari 2015
260.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-02/PJ/2015
Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang Dalam Rangka Uji Coba Mobile Tax Unit
261.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 7/PMK.03/2015
Tata Cara Pembentukan Dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (advance Pricing Agreement)
262.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 1/PMK.03/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/pmk.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
263.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 01/KM.11/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 07 Januari 2015 Sampai Dengan 13 Januari 2015
264.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-289/PJ/2014
Penetapan Kantor Pelayanan Pajak Dan Jenis Surat Pemberitahuan Yang Diolah Dalam Rangka Uji Coba Perluasan Dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Dan Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan
265.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-34/PJ/2014
Uji Coba Perluasan Dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Dan Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak Di Indonesia
266.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 267/PMK.011/2014
Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Pada Tahap Eksplorasi
267.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-33/PJ/2014
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-10/pj/2010 Tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
268.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 256/PMK.03/2014
Tata Cara Pemeriksaan Dan Penelitian Pajak Bumi Dan Bangunan
269.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 255/PMK.03/2014
Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan
270.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 253/PMK.03/2014
Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan