Displaying 181-210 of 5782 results.
No.Nomor DokumenPerihal
181.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 44/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 7 Oktober 2015 Sampai Dengan 13 Oktober 2015
182.Peraturan Pemerintah
Nomor: 74 TAHUN 2015
Peraturan Pemerintah Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Laut Yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri
183.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-185/PJ/2015
Pemindahan Wajib Pajak Dari Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya
184.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 186/PMK.03/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/pmk.03/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga
185.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 184/PMK.03/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/pmk.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan
186.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 187/PMK.03/2015
Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang
187.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 185/PMK.03/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/pmk.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
188.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 183/PMK.03/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/pmk.03/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak
189.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 182/PMK.03/2015
Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
190.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-35/PJ/2015
Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Selisih Kurang Harga Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
191.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 43/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 September 2015 Sampai Dengan 6 Oktober 2015
192.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-182/PJ/2015
Uji Coba Transaksi Pembayaran Pajak Secara Elektronik Melalui Miniautomated Teller Machine
193.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 42/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 September 2015 Sampai Dengan 29 September 2015
194.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-34/PJ/2015
Tata Cara Penatausahaan Pemindahan Wajib Pajak Dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
195.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 174/PMK.03/2015
Tata Cara Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau
196.Peraturan Pemerintah
Nomor: 69 TAHUN 2015
Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
197.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 41/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 September 2015 Sampai Dengan 22 September 2015
198.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 169/PMK.010/2015
Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan
199.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 40/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 9 September 2015 Sampai Dengan 15 September 2015
200.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-33/PJ/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-27/pj/2012 Tentang Bentuk Dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk Dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk Dan Isi Surat Tagihan Pajak
201.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 39/KMK.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 September 2015 Sampai Dengan 8 September 2015
202.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 38/KM.10/2015
Tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atasbarang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 Agustus 2015 Sampai Dengan 1 September 2015
203.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-167/PJ/2015
Standar Operasional Prosedur Baru, Revisi, Dan Hapus Semester I Tahun 2015 Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
204.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 668/KM.1/2015
Cap Jabatan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Perpajakan Di Lingkungan Kementerian Keuangan
205.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 667/KM.1/2015
Penomoran Dan Pemberian Kode Naskah Dinas Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Perpajakan Di Lingkungan Kementerian Keuangan
206.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 161/PMK.010/2015
Tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/kmk. 04/1990 Tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu
207.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 37/KM.10/2015
Tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Agustus 2015 Sampai Dengan 25 Agustus 2015
208.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 159/PMK.010/2015
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
209.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 158/PMK.010/2015
Kriteria Jasa Kesenian Dan Hiburan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
210.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 157/PMK.010/2015
Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Yang Didasarkan Pada Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional