Displaying 181-210 of 5793 results.
No.Nomor DokumenPerihal
181.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 244/PMK.03/2015
Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
182.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 248/PMK.010/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/pmk.03/2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
183.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: SE-77/PJ/2015
Tindak Lanjut Atas Surat Pemberitahuan Yang Diterima Di Unit Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan
184.Peraturan Pemerintah
Nomor: 106 TAHUN 2015
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
185.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-47/PJ/2015
Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara
186.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-45/PJ/2015
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-34/pj/2014 Tentang Uji Coba Perluasan Dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Dan Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak Di Indonesia
187.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 60/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nila! Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mew Ah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Desember 2015 Sampai Dengan 29 Desember 2015
188.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-46/PJ/2015
Cetak Biru Teknologi Informasi Dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019
189.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 1254/KMK.01/2015
Petunjuk Pelaksanaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan
190.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 234/PMK.01/2015
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
191.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-44/PJ/2015
Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/pj/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
192.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 233/PMK.03/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/pmk.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016
193.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 59/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Desember 2015 Sampai Dengan 22 Desember 2015
194.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-234/PJ/2015
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-182/pj/2015 Tentang Uji Coba Transaksi Pembayaran Pajak Secara Elektronik Melalui Mini Automated Teller Machine
195.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-42/PJ/2015
Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perhutanan
196.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 58/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 9 Desember 2015 Sampai Dengan 15 Desember 2015
197.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-41/PJ/2015
Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
198.Pengumuman
Nomor: PENG-7/PJ.02/2015
Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak
199.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 57/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 Desember 2015 Sampai Dengan 8 Desember 2015
200.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 210/PMK.010/2015
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/atau Pembelian Kembali/penukaran Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2015
201.Peraturan Pemerintah
Nomor: 85 TAHUN 2015
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat
202.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 56/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 November 2015 Sampai Dengan 1 Desember 2015
203.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 207/PMK.010/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/pmk.03/2009 Tentang Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
204.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 206/PMK.010/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/pmk.010/2015 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
205.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 54/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 November 2015 Sampai Dengan 24 November 2015
206.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-39/PJ/2015
Perubahan Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan
207.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-40/PJ/2015
Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Pembayaran Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar
208.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: 210/PJ/2015
Kode Khusus Pada Naskah Dinas Di Bidang Pertukaran Data Dan Informasi Perpajakan (exchange Of Information)
209.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 202/PMK.03/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/pmk.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan
210.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 200/PMK.03/2015
Perlakuan Perpajakan Bagi Wajib Pajak Dan Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan