Displaying 181-210 of 5799 results.
No.Nomor DokumenPerihal
181.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 268/PMK.03/2015
Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi
182.
Nomor: 8 TAHUN 2015
Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/anggota Tentara Nasional Indonesia/kepolisian Republik Indonesia Melalui E-filing
183.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-48/PJ/2015
Tata Cara Pemberian Nomor Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan
184.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 249/PMK.07/2015
Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015
185.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 61/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 Desember 2015 Sampai Dengan 5 Januari 2016
186.Peraturan Pemerintah
Nomor: 123 TAHUN 2015
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
187.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 244/PMK.03/2015
Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
188.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 248/PMK.010/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/pmk.03/2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
189.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: SE-77/PJ/2015
Tindak Lanjut Atas Surat Pemberitahuan Yang Diterima Di Unit Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan
190.Peraturan Pemerintah
Nomor: 106 TAHUN 2015
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
191.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-47/PJ/2015
Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara
192.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-45/PJ/2015
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-34/pj/2014 Tentang Uji Coba Perluasan Dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Dan Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak Di Indonesia
193.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 60/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nila! Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mew Ah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Desember 2015 Sampai Dengan 29 Desember 2015
194.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-46/PJ/2015
Cetak Biru Teknologi Informasi Dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019
195.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 1254/KMK.01/2015
Petunjuk Pelaksanaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan
196.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 234/PMK.01/2015
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
197.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-44/PJ/2015
Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/pj/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
198.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 233/PMK.03/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/pmk.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016
199.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 59/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Desember 2015 Sampai Dengan 22 Desember 2015
200.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-234/PJ/2015
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-182/pj/2015 Tentang Uji Coba Transaksi Pembayaran Pajak Secara Elektronik Melalui Mini Automated Teller Machine
201.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-42/PJ/2015
Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perhutanan
202.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 58/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 9 Desember 2015 Sampai Dengan 15 Desember 2015
203.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-41/PJ/2015
Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
204.Pengumuman
Nomor: PENG-7/PJ.02/2015
Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak
205.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 57/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 Desember 2015 Sampai Dengan 8 Desember 2015
206.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 210/PMK.010/2015
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/atau Pembelian Kembali/penukaran Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2015
207.Peraturan Pemerintah
Nomor: 85 TAHUN 2015
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat
208.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 56/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 November 2015 Sampai Dengan 1 Desember 2015
209.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 207/PMK.010/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/pmk.03/2009 Tentang Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
210.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 206/PMK.010/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/pmk.010/2015 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah