Displaying 181-210 of 5742 results.
No.Nomor DokumenPerihal
181.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 185/PMK.03/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/pmk.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
182.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 183/PMK.03/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/pmk.03/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak
183.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 182/PMK.03/2015
Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
184.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-35/PJ/2015
Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Selisih Kurang Harga Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
185.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 43/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 September 2015 Sampai Dengan 6 Oktober 2015
186.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-182/PJ/2015
Uji Coba Transaksi Pembayaran Pajak Secara Elektronik Melalui Miniautomated Teller Machine
187.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 42/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 September 2015 Sampai Dengan 29 September 2015
188.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-34/PJ/2015
Tata Cara Penatausahaan Pemindahan Wajib Pajak Dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
189.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 174/PMK.03/2015
Tata Cara Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau
190.Peraturan Pemerintah
Nomor: 69 TAHUN 2015
Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
191.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 41/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 September 2015 Sampai Dengan 22 September 2015
192.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 169/PMK.010/2015
Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan
193.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 40/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 9 September 2015 Sampai Dengan 15 September 2015
194.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-33/PJ/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-27/pj/2012 Tentang Bentuk Dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk Dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk Dan Isi Surat Tagihan Pajak
195.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 39/KMK.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 September 2015 Sampai Dengan 8 September 2015
196.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 38/KM.10/2015
Tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atasbarang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 Agustus 2015 Sampai Dengan 1 September 2015
197.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-167/PJ/2015
Standar Operasional Prosedur Baru, Revisi, Dan Hapus Semester I Tahun 2015 Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
198.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 668/KM.1/2015
Cap Jabatan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Perpajakan Di Lingkungan Kementerian Keuangan
199.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 667/KM.1/2015
Penomoran Dan Pemberian Kode Naskah Dinas Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Perpajakan Di Lingkungan Kementerian Keuangan
200.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 161/PMK.010/2015
Tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/kmk. 04/1990 Tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu
201.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 37/KM.10/2015
Tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Agustus 2015 Sampai Dengan 25 Agustus 2015
202.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 159/PMK.010/2015
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
203.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 158/PMK.010/2015
Kriteria Jasa Kesenian Dan Hiburan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
204.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 157/PMK.010/2015
Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Yang Didasarkan Pada Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional
205.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 156/PMK.010/2015
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/pmk.03/2008 Tentang Penetapan Organisasi-organisasi Internasional Dan Pejabat-pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
206.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 36/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 Agustus 2015 Sampai Dengan 18 Agustus 2015
207.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 154/PMK.010/2015
Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
208.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-32/PJ/2015
Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran , Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan /atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubu Ngan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
209.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 152/PMK.010/2015
Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
210.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-30/PJ/2015
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/pj/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak