Displaying 181-210 of 5783 results.
No.Nomor DokumenPerihal
181.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-44/PJ/2015
Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/pj/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
182.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 233/PMK.03/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/pmk.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016
183.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 59/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Desember 2015 Sampai Dengan 22 Desember 2015
184.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-234/PJ/2015
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-182/pj/2015 Tentang Uji Coba Transaksi Pembayaran Pajak Secara Elektronik Melalui Mini Automated Teller Machine
185.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-42/PJ/2015
Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perhutanan
186.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 58/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 9 Desember 2015 Sampai Dengan 15 Desember 2015
187.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-41/PJ/2015
Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
188.Pengumuman
Nomor: PENG-7/PJ.02/2015
Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak
189.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 57/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 Desember 2015 Sampai Dengan 8 Desember 2015
190.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 210/PMK.010/2015
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/atau Pembelian Kembali/penukaran Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2015
191.Peraturan Pemerintah
Nomor: 85 TAHUN 2015
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat
192.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 56/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 November 2015 Sampai Dengan 1 Desember 2015
193.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 207/PMK.010/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/pmk.03/2009 Tentang Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
194.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 206/PMK.010/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/pmk.010/2015 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
195.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 54/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 November 2015 Sampai Dengan 24 November 2015
196.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-39/PJ/2015
Perubahan Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan
197.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-40/PJ/2015
Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Pembayaran Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar
198.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: 210/PJ/2015
Kode Khusus Pada Naskah Dinas Di Bidang Pertukaran Data Dan Informasi Perpajakan (exchange Of Information)
199.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 202/PMK.03/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/pmk.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan
200.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 200/PMK.03/2015
Perlakuan Perpajakan Bagi Wajib Pajak Dan Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan
201.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 50/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 November 2015 Sampai Dengan 17 November 2015
202.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 48/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 4 November 2015 Sampai Dengan 10 November 2015
203.Peraturan Pemerintah
Nomor: 81 TAHUN 2015
Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
204.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-38/PJ/2015
Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Percepatan Investasi Dengan Kriteria Tertentu Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp) Pusat Di Badan Koordinasi Penanaman Modal
205.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 197/PMK.03/2015
Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan/ Atau Surat Tagihan Pajak Yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Verifikasi, Atau Penelitian Pajak Bumi Dan Bangunan
206.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 47/KM.10/2015
Keputusan Menteri Keuangan Tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 Oktober 2015 Sampai Dengan 3 November 2015
207.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-37/PJ/2015
Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016
208.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 46/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Oktober 2015 Sampai Dengan 27 Oktober 2015
209.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 193/PMK.03/2015
Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu
210.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 192/PMK.03/2015
Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai Yang Seharusnya Tidak Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/ Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Yang Telah Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Yang Digunakan Tidak Sesuai Dengan Tujuan Semula Atau Dipindahtangankan Kepada Pihak Lain Baik Sebagian Atau Seluruhnya Serta Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai