Displaying 121-150 of 5782 results.
No.Nomor DokumenPerihal
121.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 4/KM.10/2016
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Januari 2016 Sampai Dengan 26 Januari 2016
122.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-01/PJ/2016
Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
123.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 2/KM.10/2016
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Januari 2016 Sampai Dengan 19 Januari 2016
124.Peraturan Presiden
Nomor: NOMOR 6 TAHUN 2016
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak-pajak Atas Penghasilan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of India For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)
125.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-01/PJ/2016
Distribusi Rencana Penerimaan Pph, Ppn Dan Ppnbm, Pajak Lainnya, Serta Pbb Per Kantor Wilayah Djp Tahun Anggaran 2016
126.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 01/KM.10/2016
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 Januari 2016 Sampai Dengan 12 Januari 2016
127.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-49/PJ/2015
Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/pmk.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau
128.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 269/PMK.010/2015
Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik Dan Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Memperoleh Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik
129.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 267/PMK.010/2015
Kriteria Dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
130.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 268/PMK.03/2015
Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi
131.
Nomor: 8 TAHUN 2015
Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/anggota Tentara Nasional Indonesia/kepolisian Republik Indonesia Melalui E-filing
132.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-48/PJ/2015
Tata Cara Pemberian Nomor Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan
133.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 249/PMK.07/2015
Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015
134.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 61/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 Desember 2015 Sampai Dengan 5 Januari 2016
135.Peraturan Pemerintah
Nomor: 123 TAHUN 2015
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
136.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 244/PMK.03/2015
Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
137.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 248/PMK.010/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/pmk.03/2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
138.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: SE-77/PJ/2015
Tindak Lanjut Atas Surat Pemberitahuan Yang Diterima Di Unit Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan
139.Peraturan Pemerintah
Nomor: 106 TAHUN 2015
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
140.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-47/PJ/2015
Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara
141.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-45/PJ/2015
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-34/pj/2014 Tentang Uji Coba Perluasan Dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Dan Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak Di Indonesia
142.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 60/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nila! Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mew Ah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Desember 2015 Sampai Dengan 29 Desember 2015
143.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-46/PJ/2015
Cetak Biru Teknologi Informasi Dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019
144.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 1254/KMK.01/2015
Petunjuk Pelaksanaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan
145.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 234/PMK.01/2015
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
146.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-44/PJ/2015
Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/pj/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
147.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 233/PMK.03/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/pmk.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016
148.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 59/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Desember 2015 Sampai Dengan 22 Desember 2015
149.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-234/PJ/2015
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-182/pj/2015 Tentang Uji Coba Transaksi Pembayaran Pajak Secara Elektronik Melalui Mini Automated Teller Machine
150.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-42/PJ/2015
Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perhutanan