Displaying 121-150 of 5742 results.
No.Nomor DokumenPerihal
121.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-49/PJ/2015
Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/pmk.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau
122.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 269/PMK.010/2015
Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik Dan Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Memperoleh Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik
123.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 267/PMK.010/2015
Kriteria Dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
124.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 268/PMK.03/2015
Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi
125.
Nomor: 8 TAHUN 2015
Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/anggota Tentara Nasional Indonesia/kepolisian Republik Indonesia Melalui E-filing
126.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-48/PJ/2015
Tata Cara Pemberian Nomor Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan
127.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 249/PMK.07/2015
Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015
128.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 61/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 Desember 2015 Sampai Dengan 5 Januari 2016
129.Peraturan Pemerintah
Nomor: 123 TAHUN 2015
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
130.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 244/PMK.03/2015
Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
131.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 248/PMK.010/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/pmk.03/2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
132.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: SE-77/PJ/2015
Tindak Lanjut Atas Surat Pemberitahuan Yang Diterima Di Unit Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan
133.Peraturan Pemerintah
Nomor: 106 TAHUN 2015
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
134.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-47/PJ/2015
Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara
135.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-45/PJ/2015
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-34/pj/2014 Tentang Uji Coba Perluasan Dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Dan Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak Di Indonesia
136.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 60/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nila! Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mew Ah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Desember 2015 Sampai Dengan 29 Desember 2015
137.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-46/PJ/2015
Cetak Biru Teknologi Informasi Dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019
138.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 1254/KMK.01/2015
Petunjuk Pelaksanaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan
139.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 234/PMK.01/2015
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
140.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-44/PJ/2015
Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/pj/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
141.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 233/PMK.03/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/pmk.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016
142.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 59/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Desember 2015 Sampai Dengan 22 Desember 2015
143.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-234/PJ/2015
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-182/pj/2015 Tentang Uji Coba Transaksi Pembayaran Pajak Secara Elektronik Melalui Mini Automated Teller Machine
144.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-42/PJ/2015
Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perhutanan
145.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 58/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 9 Desember 2015 Sampai Dengan 15 Desember 2015
146.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-41/PJ/2015
Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
147.Pengumuman
Nomor: PENG-7/PJ.02/2015
Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak
148.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 57/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 Desember 2015 Sampai Dengan 8 Desember 2015
149.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 210/PMK.010/2015
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/atau Pembelian Kembali/penukaran Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2015
150.Peraturan Pemerintah
Nomor: 85 TAHUN 2015
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat