Displaying 91-120 of 5799 results.
No.Nomor DokumenPerihal
91.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 151/PMK.08/2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/pmk.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
92.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 150/PMK.08/2016
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/pmk.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
93.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-16/PJ/2016
Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
94.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-15/PJ/2016
Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-28/pj/2012 Tentang Tempat Pendaftaran Dan/atau Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya
95.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-14/PJ/2016
Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan Dalam Hal Terjadi Gangguan Pada Jaringan Dan/atau Keadaan Luar Biasa Pada Akhir Periode Penyampaian Surat Pernyataan
96.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 41/KM.10/2016
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 September 2016 Sampai Dengan 4 Oktober 2016
97.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-13/PJ/2016
Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan Pada Minggu Terakhir Periode Pertama Penyampaian Surat Pernyataan
98.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 142/PMK.03/2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/pmk.010/2016 Tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle
99.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 141/PMK.03/2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/pmk.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
100.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 40/KM.10/2016
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 September 2016 Sampai Dengan 27 September 2016
101.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 39/KM.10/2016
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 September 2016 Sampai Dengan 20 September 2016
102.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 38/KM.10/2016
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 7 September 2016 Sampai Dengan 13 September 2016
103.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-12/PJ/2016
Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka Pengampunan Pajak
104.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 37/KM.10/2016
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 31 Agustus 2016 Sampai Dengan 6 September 2016
105.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-11/PJ/2016
Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
106.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 127/PMK.010/2016
Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle
107.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 36/KM.10/2016
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Agustus 2016 Sampai Dengan 30 Agustus 2016
108.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 658/KMK.03/2016
Penetapan Kantor Pusat Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sebagai Tempat Tertentu Untuk Tempat Penyampaian Surat Pernyataan Harta Dalam Rangka Pengampunan Pajak
109.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-10/PJ/2016
Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-07/pj/2016 Tentang Dokumen Dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak
110.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 656/KMK.03/2016
Penetapan Tempat Tertentu Sebagai Tempat Penyampaian Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak
111.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 35/KM.10/2016
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Agustus 2016 Sampai Dengan 23 Agustus 2016
112.Peraturan Pemerintah
Nomor: 34 TAHUN 2016
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
113.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-08/PJ/2016
Pendaftaran Dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Tempat Tertentu Dalam Rangka Pengampunan Pajak
114.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 30/KM.10/2016
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Juli 2016 Sampai Dengan 26 Juli 2016
115.Undang-Undang
Nomor: 11 TAHUN 2016
Pengampunan Pajak
116.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 119/PMK.03/2016
Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
117.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-07/PJ/2016
Dokumen Dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak
118.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-06/PJ/2016
Perubahan Kelima Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/pj/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
119.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 118/PMK.03/2016
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
120.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 29/KM.10/2016
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Juli 2016 Sampai Dengan 19 Juli 2016