Displaying 61-90 of 5512 results.
No.Nomor DokumenPerihal
61.Peraturan Pemerintah
Nomor: 81 TAHUN 2015
Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
62.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: 38/PJ/2015
Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Percepatan Investasi Dengan Kriteria Tertentu Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp) Pusat Di Badan Koordinasi Penanaman Modal
63.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 197/PMK.03/2015
Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan/atau Surat Tagihan Pajak Yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Verifikasi, Atau Penelitian Pajak Bumi Dan Bangunan
64.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: 37/PJ/2015
Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016
65.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 193/PMK.03/2015
Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu
66.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 192/PMK.03/2015
Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai Yang Seharusnya Tidak Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/ Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Yang Telah Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Yang Digunakan Tidak Sesuai Dengan Tujuan Semula Atau Dipindahtangankan Kepada Pihak Lain Baik Sebagian Atau Seluruhnya Serta Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai
67.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 191/PMK.010/2015
Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016
68.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: 36/PJ/2015
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-34/pj/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya
69.Peraturan Pemerintah
Nomor: 74 TAHUN 2015
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Laut Yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri
70.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 186/PMK.03/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/pmk.03/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga
71.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 184/PMK.03/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/pmk.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan
72.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 182/PMK.03/2015
Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
73.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 183/PMK.03/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/pmk.03/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak
74.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 185/PMK.03/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/pmk.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
75.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 187/PMK.03/2015
Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang
76.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: 182/PJ/2015
Uji Coba Transaksi Pembayaran Pajak Secara Elektronik Melalui Miniautomated Teller Machine
77.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-34/PJ/2015
Tata Cara Penatausahaan Pemindahan Wajib Pajak Dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
78.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 174/PMK.03/2015
Tata Cara Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau
79.Peraturan Pemerintah
Nomor: 69 TAHUN 2015
Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
80.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 169/PMK.010/2015
Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan
81.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 161/PMK.010/2015
Tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/kmk. 04/1990 Tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu
82.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: PMK-159/PMK.010/2015
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
83.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 158/PMK.010/2015
Kriteria Jasa Kesenian Dan Hiburan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
84.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 157/PMK.010/2015
Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Yang Didasarkan Pada Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional
85.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: PMK-156/PMK.010/2015
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/pmk.03/2008 Tentang Penetapan Organisasi-organisasi Internasional Dan Pejabat-pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
86.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-32/PJ/2015
Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran , Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan /atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
87.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 154/PMK.010/2015
Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
88.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-31/PJ/2015
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-57/pj/2010 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
89.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-161/PJ/2015
Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
90.Peraturan Pemerintah
Nomor: 56 TAHUN 2015
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka