Displaying 31-60 of 5799 results.
No.Nomor DokumenPerihal
31.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 147/PMK.03/2017
Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
32.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-17/PJ/2017
Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris
33.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.03/2017
Tata Cara Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Hasil Investasi Atau Pengembangan Dana Dari Aset Dana Jaminan Sosial
34.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 131/PMK.03/2017
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/pmk.03/2013 Tentang Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi
35.Peraturan Pemerintah
Nomor: 36 TAHUN 2017
Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan
36.Peraturan Pemerintah
Nomor: 34 TAHUN 2017
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/atau Bangunan
37.Undang-Undang
Nomor: 9 TAHUN 2017
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-undang
38.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 107/PMK.03/2017
Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Dan Dasar Penghitungannya Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek
39.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER - 11/PJ/2017
Badan/lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
40.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 82/PMK.03/2017
Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan
41.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 81/PMK.03/2017
Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Yang Tidak Benar
42.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 73/PMK.03/2017
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/pmk.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
43.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 70/PMK.03/2017
Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
44.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 68/PMK.03/2017
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/pmk.03/2015 Tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak
45.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 66/PMK.03/2017
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/pmk.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009
46.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER - 08/PJ/2017
Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
47.Perpu
Nomor: 1 TAHUN 2017
Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
48.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER - 05/PJ/2017
Pembayaran Pajak Secara Elektronik
49.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER - 03/PJ/2017
Tata Cara Pelaporan Dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
50.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 40/PMK.03/2017
Tata Cara Pelaporan Dan Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu
51.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 39/PMK.03/2017
Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional
52.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 37/PMK.03/2017
Tata Cara Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu
53.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 35/PMK.010/2017
Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
54.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 34/PMK.010/2017
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
55.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 12/PMK.03/2017
Bukti Pemotongan Dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan
56.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-01/PJ/2017
Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik
57.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER - 01/PJ/2017
Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik
58.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 3/KM.10/2017
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Januari 2017 Sampai Dengan 24 Januari 2017
59.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 2/KM.10/2017
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Januari 2017 Sampai Dengan 17 Januari 2017
60.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 213/PMK.03/2016
Jenis Dokumen Dan/ Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Dan Tata Cara Pengelolaannya