Displaying 31-60 of 5512 results.
No.Nomor DokumenPerihal
31.Peraturan Pemerintah
Nomor: 9 TAHUN 2016
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerah-daerah Tertentu
32.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: 56/PJ/2016
Pembayaran Dan/atau Penyetoran Pajak Oleh Wajib Pajak Yang Diperlakukan Sebagai Pembayaran Dan/atau Penyetoran Pajak Yang Diadministrasikan Tanggal 15 Oktober 2015
33.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 55/PMK.03/2016
Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara
34.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 56/PMK.03/2016
Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Yang Telah Diberikan Serta Pengenaan Sanksi
35.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: 51/PJ/2016
Implementasi Transaksi Pembayaran Pajak Secara Elektronik Melalui Mini Automated Teller Machine
36.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: 49/PJ/2016
Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (spt) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Elektronik
37.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 39/PMK.03/2016
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/pmk.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan
38.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 29/PMK.03/2016
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/pmk.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016
39.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 16/PMK.010/2016
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/pmk.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
40.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 5/PMK.010/2016
Kriteria Dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
41.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: 01/PJ/2016
Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
42.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 268/PMK.03/2015
Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi
43.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 269/PMK.010/2015
Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik Dan Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Memperoleh Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik
44.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 267/PMK.010/2015
Kriteria Dan/ Atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan_ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
45.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 248/PMK.010/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/pmk.03/2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
46.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 244/PMK.03/2015
Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
47.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: 47/PJ/2015
Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara
48.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: 45/PJ/2015
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-34/pj/2014 Tentang Uji Coba Perluasan Dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Dan Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak Di Indonesia
49.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 233/PMK.03/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/pmk.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016
50.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: 44/PJ/2015
Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/pj/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
51.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: 43/PJ/2015
Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah
52.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: 234/PJ/2015
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-182/pj/2015 Tentang Uji Coba Transaksi Pembayaran Pajak Secara Elektronik Melalui Mini Automated Teller Machine
53.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: 42/PJ/2015
Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perhutanan
54.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: 41/PJ/2015
Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
55.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 210/PMK.010/2015
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/atau Pembelian Kembali/penukaran Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2015
56.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 207/PMK .010/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/pmk.03/2009 Tentang Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
57.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 206/PMK.010/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/pmk.010/2015 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
58.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: 39/PJ/2015
Perubahan Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan
59.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: 40/PJ/2015
Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Pembayaran Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar
60.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 200/PMK.03/2015
Perlakuan Perpajakan Bagi Wajib Pajak Dan Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan