Displaying 31-60 of 5786 results.
No.Nomor DokumenPerihal
31.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 81/PMK.03/2017
Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Yang Tidak Benar
32.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 73/PMK.03/2017
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/pmk.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
33.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 70/PMK.03/2017
Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
34.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 68/PMK.03/2017
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/pmk.03/2015 Tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak
35.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 66/PMK.03/2017
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/pmk.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009
36.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER - 08/PJ/2017
Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
37.Perpu
Nomor: 1 TAHUN 2017
Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
38.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER - 05/PJ/2017
Pembayaran Pajak Secara Elektronik
39.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER - 03/PJ/2017
Tata Cara Pelaporan Dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
40.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 40/PMK.03/2017
Tata Cara Pelaporan Dan Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu
41.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 39/PMK.03/2017
Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional
42.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 37/PMK.03/2017
Tata Cara Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu
43.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 12/PMK.03/2017
Bukti Pemotongan Dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan
44.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER - 01/PJ/2017
Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik
45.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 3/KM.10/2017
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Januari 2017 Sampai Dengan 24 Januari 2017
46.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 2/KM.10/2017
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Januari 2017 Sampai Dengan 17 Januari 2017
47.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 213/PMK.03/2016
Jenis Dokumen Dan/ Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Dan Tata Cara Pengelolaannya
48.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 207/PMK.010/2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/pmk.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau
49.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 54/KM.10/2016
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 Desember 2016 Sampai Dengan 3 Januari 2016
50.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-27/PJ/2016
Standar Pelayanan Di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak
51.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-28/PJ/2016
Ketentuan Pengalihan Harta Berupa Dana Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Rangka Pengampunan Pajak
52.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 53/KM.10/2016
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Desember 2016 Sampai Dengan 27 Desember 2016
53.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-26/PJ/2016
Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-07/pj/2016 Tentang Dokumen Dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak
54.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-25/PJ/2016
Penyelenggaraan Pelayanan Pada Kantor Layanan Informasi Dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak
55.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 52/KM.10/2016
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Desember 2016 Sampai Dengan 20 Desember 2016
56.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-24/PJ/2016
Tata Cara Penilaian Untuk Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan
57.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 51/KM.10/2016
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 7 Desember 2016 Sampai Dengan 13 Desember 2016
58.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 50/KM.10/2016
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 November 2016 Sampai Dengan 6 Desember 2016
59.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 49/KM.10/2016
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 November 2016 Sampai Dengan 29 November 2016
60.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 177/PMK.04/2016
Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan/atau Bahan, Dan/atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil Dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor