Displaying 31-60 of 5793 results.
No.Nomor DokumenPerihal
31.Undang-Undang
Nomor: 9 TAHUN 2017
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-undang
32.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 107/PMK.03/2017
Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Dan Dasar Penghitungannya Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek
33.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER - 11/PJ/2017
Badan/lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
34.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 82/PMK.03/2017
Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan
35.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 81/PMK.03/2017
Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Yang Tidak Benar
36.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 73/PMK.03/2017
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/pmk.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
37.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 70/PMK.03/2017
Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
38.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 68/PMK.03/2017
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/pmk.03/2015 Tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak
39.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 66/PMK.03/2017
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/pmk.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009
40.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER - 08/PJ/2017
Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
41.Perpu
Nomor: 1 TAHUN 2017
Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
42.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER - 05/PJ/2017
Pembayaran Pajak Secara Elektronik
43.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER - 03/PJ/2017
Tata Cara Pelaporan Dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
44.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 40/PMK.03/2017
Tata Cara Pelaporan Dan Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu
45.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 39/PMK.03/2017
Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional
46.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 37/PMK.03/2017
Tata Cara Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu
47.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 35/PMK.010/2017
Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
48.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 34/PMK.010/2017
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
49.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 12/PMK.03/2017
Bukti Pemotongan Dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan
50.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-01/PJ/2017
Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik
51.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER - 01/PJ/2017
Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik
52.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 3/KM.10/2017
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Januari 2017 Sampai Dengan 24 Januari 2017
53.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 2/KM.10/2017
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Januari 2017 Sampai Dengan 17 Januari 2017
54.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 213/PMK.03/2016
Jenis Dokumen Dan/ Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Dan Tata Cara Pengelolaannya
55.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 207/PMK.010/2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/pmk.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau
56.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 54/KM.10/2016
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 Desember 2016 Sampai Dengan 3 Januari 2016
57.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-27/PJ/2016
Standar Pelayanan Di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak
58.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-28/PJ/2016
Ketentuan Pengalihan Harta Berupa Dana Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Rangka Pengampunan Pajak
59.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 53/KM.10/2016
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Desember 2016 Sampai Dengan 27 Desember 2016
60.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-26/PJ/2016
Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-07/pj/2016 Tentang Dokumen Dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak