Displaying 361-390 of 5796 results.
No.Nomor DokumenPerihal
361.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 09/KM.11/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Februari 2015 Sampai Dengan 17 Februari 2015
362.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 26/PMK.03/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/pmk.03/2013 Tentang Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi
363.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-17/PJ/2015
Penetapan Nilai Bumi Per Meter Persegi Untuk Permukaan Bumi Offshore, Nilai Bumi Per Meter Persegi Untuk Tubuh Bumi Eksplorasi, Angka Kapitalisasi, Harga Uap, Dan Harga Listrik, Untuk Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Tahun Pajak 2015
364.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 08/KM.11/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 04 Februari 2015 Sampai Dengan 10 Februari 2015
365.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 18/PMK.010/2015
Kriteria Jasa Boga Atau Katering Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
366.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-02/PJ/2015
Tata Cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan, Dan Sektor Lainnya
367.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-07/PJ/2015
Distribusi Rencana Penerimaan Pph, Ppn & Ppn Bm, Pajak Lainnya, Serta Pbb Per Kantor Wilayah Djp Tahun Anggaran 2015
368.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 07/KM.11/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 Januari 2015 Sampai Dengan 03 Februari 2015
369.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-01/PJ/2015
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-53/pj/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/ Pemungutannya
370.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 05/KM.11/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Januari 2015 Sampai Dengan 27 Januari 2015
371.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-02/PJ/2015
Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang Dalam Rangka Uji Coba Mobile Tax Unit
372.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 7/PMK.03/2015
Tata Cara Pembentukan Dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (advance Pricing Agreement)
373.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 1/PMK.03/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/pmk.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
374.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 01/KM.11/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 07 Januari 2015 Sampai Dengan 13 Januari 2015
375.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-289/PJ/2014
Penetapan Kantor Pelayanan Pajak Dan Jenis Surat Pemberitahuan Yang Diolah Dalam Rangka Uji Coba Perluasan Dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Dan Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan
376.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-34/PJ/2014
Uji Coba Perluasan Dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Dan Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak Di Indonesia
377.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 267/PMK.011/2014
Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Pada Tahap Eksplorasi
378.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-33/PJ/2014
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-10/pj/2010 Tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
379.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 256/PMK.03/2014
Tata Cara Pemeriksaan Dan Penelitian Pajak Bumi Dan Bangunan
380.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 255/PMK.03/2014
Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan
381.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 253/PMK.03/2014
Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan
382.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 59/KM.11/2014
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 31 Desember 2014 Sampai Dengan 06 Januari 2015
383.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 254/PMK.03/2014
Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan Objek Pajak Dan Subjek Pajak Atau Wajib Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan
384.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-32/PJ/2014
Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal
385.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 243/PMK.03/2014
Surat Pemberitahuan (spt)
386.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 242/PMK.03/2014
Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak
387.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-286/PJ/2014
Perpanjangan Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Rangka Uji Cobapenataan Tugas Dan Fungsi Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
388.Pengumuman
Nomor: PENG-04/PJ.02/2014
Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak
389.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 58/KM.11/2014
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Desember 2014 Sampai Dengan 30 Desember 2014
390.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 240/PMK.03/2014
Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (mutual Agreement Procedure)