Displaying 301-330 of 5783 results.
No.Nomor DokumenPerihal
301.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 89/PMK.010/2015
Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerah-daerah Tertentu Serta Pengalihan Aktiva Dan Sanksi Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan
302.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 21/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 April 2015 Sampai Dengan 5 Mei 2015
303.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 86/PMK.10/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/pmk.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Surplus Bank Indonesia
304.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-94/PJ/2015
Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
305.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 20/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 April 2015 Sampai Dengan 28 April 2015
306.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 79/PMK.01/2015
Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak
307.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 19/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 April 2015 Sampai Dengan 21 April 2015
308.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-17/PJ/2015
Norma Penghitungan Penghasilan Neto
309.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 18/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 April 2015 Sampai Dengan 14 April 2015
310.Peraturan Pemerintah
Nomor: 18 TAHUN 2015
Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerah-daerah Tertentu
311.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 70/PMK.03/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/pmk.02/2012 Tentang Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/atau Gas Bumi Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi Dan/atau Gas Bumi
312.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 16/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 1 April 2015 Sampai Dengan 7 April 2015
313.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-16/PJ/2015
Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-10/pj/2015 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Jalan Tol
314.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-62/PJ/2015
Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
315.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 62/PMK.03/2015
Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Dan Saat Lain Pembuatan Faktur Pajak Atas Penyerahan Pupuk Tertentu Untuk Sektor Pertanian
316.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 15/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 Maret 2015 Sampai Dengan 31 Maret 2015
317.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-15/PJ/2015
Pedoman Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/pmk.01/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
318.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 56/PMK.03/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/pmk.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
319.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 14/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Maret 2015 Sampai Dengan 24 Maret 2015
320.Pengumuman
Nomor: PENG-1/PJ.02/2015
Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-faktur)
321.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-14/PJ/2015
Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-01/pj/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-53/pj/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/pemungutannya
322.Peraturan Pemerintah
Nomor: 15 TAHUN 2015
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
323.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-12/PJ/2015
Penetapan Tempat Tinggal Orang Pribadi Dan Tempat Kedudukan Badan
324.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-13/PJ/2015
Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak
325.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 13/KM.10/2015
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Maret 2015 Sampai Dengan 17 Maret 2015
326.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 43/PMK.010/2015
Kriteria Dan/atau Rincian Jasa Perhotelan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
327.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 389/KMK.03/2015
Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Dan Kantor Pelayanan Pajak
328.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-35/PJ/2015
Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya Di Lingkungan Kerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015
329.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-33/PJ/2015
Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
330.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 37/PMK.03/2015
Penunjukan Badan Usaha Tertentu Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya