Displaying 1-30 of 5799 results.
No.Nomor DokumenPerihal
1.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-20/PJ/2018
Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Dan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 110/PMK.010/2018
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/pmk.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
3.Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-209/PJ/2018
Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Bencana Alam Gempa Bumi Di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat
4.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 65/PMK.03/2018
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/pmk.03/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga
5.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-17/PJ/2018
Bentuk Dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk Dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk Dan Isi Surat Tagihan Pajak
6.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-15/PJ/2018
Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu Atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Dan Perlakuan Atas Selisih Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Belum Dikembalikan Dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
7.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 43/PMK.03/2018
Kebijakan Akuntansi Penghapusbukuan Piutang Pajak Yang Telah Daluwarsa
8.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-11/PJ/2018
Badan/lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
9.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 39/PMK.03/2018
Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
10.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-09/PJ/2018
Penundaan Pemberlakuan Ketentuan Pencantuman Identitas Pembeli Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4a Per-16/pj/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/pj/2017
11.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-07/PJ/2018
Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/pj/2017 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
12.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 19/PMK.03/2018
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/pmk.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
13.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-04/PJ/2018
Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan Dan Penyampaian Laporan Yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis
14.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 9/PMK.03/2018
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/pmk.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (spt)
15.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-02/PJ/2018
Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/pj/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak
16.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-29/PJ/2017
Tata Cara Pengelolaan Laporan Per Negara
17.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 228/PMK.03/2017
Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan
18.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-32/PJ/2017
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-41/pj/2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
19.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-28/PJ/2017
Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan Dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional
20.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-30/PJ/2017
Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-34/pj/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya
21.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-31/PJ/2017
Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/pj/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
22.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-27/PJ/2017
Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Percepatan Investasi Dengan Kriteria Tertentu
23.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-26/PJ/2017
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/pj/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
24.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-25/PJ/2017
Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan Dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri
25.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 171/PMK.03/2017
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/pmk.03/2012 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas
26.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-22/PJ/2017
Perubahan Keenam Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/pj/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
27.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-23/PJ/2017
Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pengungkapan Harta Bersih
28.Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 165/PMK.03/2017
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/pmk.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
29.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-20/PJ/2017
Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas First Tranche Petroleum
30.Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-19/PJ/2017
Perlakuan Terhadap Penerbitan Dan Atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah Oleh Wajib Pajak